Jawaban | Antara ketentuan pokok sistem tanam paksa dan pelaksanaanya adalah

Pertanyaan:

Antara ketentuan pokok sistem tanam paksa dan pelaksanaanya adalah?

1. sesuai
2. disesuaikan
3. menyimpang
4. sama persis

Jawaban Yang benar: C. Menyimpang

Penjelasan & Alasan Mengapa Jawaban C Yang Benar

Sistem tanam paksa merupakan suatu bentuk pemberlakuan kerja rodi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda di Indonesia pada masa penjajahan. Sistem ini memiliki ketentuan pokok dan pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh pihak penjajah. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai ketentuan pokok sistem tanam paksa dan bagaimana pelaksanaannya.

Ketentuan pokok sistem tanam paksa dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain:

Pemberlakuan Tanam Paksa:

• Kewajiban Menanam Tanaman Tertentu: Para petani diwajibkan untuk menanam tanaman komoditas tertentu, seperti nilam, tembakau, kopi, atau tebu, yang menjadi kepentingan ekonomi Belanda.
• Luas Tanah yang Harus Ditanami: Pemerintah Belanda menetapkan luas tanah yang harus ditanami dengan tanaman komoditas tersebut, sehingga petani tidak memiliki kebebasan dalam menentukan jenis tanaman atau luas lahan yang akan ditanami.

Pembayaran Pajak Tanam Paksa

• Pajak dalam Bentuk Produk Pertanian: Petani diwajibkan membayar pajak dalam bentuk hasil tanaman yang ditanam. Jika hasil tanaman tersebut tidak mencukupi, petani tetap harus membayar dengan cara lain, seperti uang atau barang lainnya.

Hukuman bagi yang Melanggar:

• Hukuman bagi yang Menolak Menanam Tanaman Tertentu: Jika ada petani yang menolak atau tidak mematuhi aturan menanam tanaman tertentu, mereka dapat dikenakan hukuman, seperti hukuman fisik atau denda.

Peran Tuan Tanah atau Pengusaha Tanaman di Tanah Rakyat:

• Peran Tuan Tanah dan Pengusaha Tanaman: Seringkali, tanah rakyat disewakan kepada tuan tanah atau pengusaha tanaman yang bekerja sama dengan pemerintah Belanda. Mereka memiliki peran penting dalam mengawasi dan memastikan pelaksanaan sistem tanam paksa.

Pelaksanaan sistem tanam paksa sendiri adalah hasil dari pemberlakuan ketentuan-ketentuan tersebut. Pada kenyataannya, sistem ini memberikan dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat pribumi. Beberapa aspek pelaksanaannya adalah:

Pengambilalihan Lahan Rakyat:

• Konflik atas Hak Tanah: Banyak petani yang kehilangan hak atas tanah mereka karena adanya pengambilalihan lahan oleh pihak kolonial atau tuan tanah.
• Penggusuran dan Penindasan: Petani yang tidak mampu memenuhi kewajiban tanam paksa dapat mengalami penggusuran dan penindasan, bahkan hingga kekerasan fisik.

Penghisapan Hasil Tanaman:

• Eksploitasi Ekonomi: Petani yang berhasil menghasilkan tanaman komoditas tertentu seringkali mengalami eksploitasi ekonomi, di mana hasil produksi mereka diambil dengan harga yang sangat rendah oleh pihak kolonial atau tuan tanah.

Kemiskinan dan Kelaparan:

• Ketidaksetaraan Ekonomi: Sistem tanam paksa memperburuk ketidaksetaraan ekonomi antara pribumi dan penjajah, dengan banyak petani hidup dalam kondisi kemiskinan dan kelaparan.

Perlawanan dan Pemberontakan:

• Perlawanan Petani: Dampak buruk sistem tanam paksa menyebabkan timbulnya perlawanan dan pemberontakan dari masyarakat pribumi yang tidak menerima ketidakadilan tersebut.

Kesimpulan

Pada akhirnya, sistem tanam paksa merupakan salah satu aspek yang menggambarkan kekejaman dan ketidakadilan kolonialisme di Indonesia.

Ketentuan pokok dan pelaksanaan sistem ini menunjukkan bagaimana pemerintah kolonial Belanda menjalankan kebijakan ekonomi yang menguntungkan mereka sendiri, namun merugikan masyarakat pribumi secara besar-besaran.